Bangka Selatan, gashnews.com – Ketua KPU ( komisi pemilihan umum ) Bangka Selatan Muhidin klarifikasi dan menyikapi konflik baru – baru ini dengan beberapa rekan media di Bangka Selatan terkait anggaran berupa uang transportasi senilai Rp 170 ribu rupiah pada saat acara rapat evaluasi pemilihan umum tahun 2024 di Grand Marina hotel Toboali, kabupaten Bangka Selatan ( Basel ), kepulauan Bangka Belitung tanggal 26/6/2024 kemarin.
Atas kejadian tersebut pihak KPU Bangka Selatan menilai hanya Mis komunikasi saja.
Muhidin mengatakan ” Untuk kegiatan yang kita laksanakan tanggal 26 kemarin itu merupakan evaluasi kegiatan pemilihan umum tahun 2024 kemarin. Disitu kami undang lembaga, organisasi dan semua ormas yang kami tau serta organisasi pers.
Memang untuk tamu undangan kami fasilitasi dengan uang transport senilai Rp 170 ribu rupiah dan itu diperbolehkan aturannya ,” ujarnya
Disinggung terkait anggaran dari mana yang dikeluarkan KPU Basel untuk transportasi tersebut ? Dirinya mengatakan
“Ya kalau acara nya anggaran pilkada ya dari anggaran pilkada, kalau anggaran nya dari pemilu ya dari anggaran pemilu seperti acara evaluasi kemarin bersumber dana dari APBN ,” kata Muhidin
Disinggung apakah sudah berlaku adil terkait organisasi kewartawanan yang hanya segelintir orang di undang dan apakah hal tersebut sudah berlaku adil dengan pers-pers lainnya yang tidak di fasilitasi ?
Sebab tugas pokok fungsi pers itu sama dalam melaksanakan tugas peliputan. Terkait hal tersebut awak media gashnews.com mengacu kepada komitmen Muhidin sewaktu di D Fortune cafe kemarin berharap kepada rekan-rekan media di Bangka Selatan mengawali dan bersinergi dengan KPU Bangka Selatan dalam prihal liputan .
“Jadi begini kegiatan segmen pada saat itu mengundang forkopimda dan ormas jadi kita mengundang organisasi nya bukan pers nya,” Ucap Muhidin
“Kalau untuk pada hari itu merupakan kegiatan evaluasi kemudian penyampaian bentuk apresiasi kami kepada lembaga – lembaga Forkopimda terkait kegiatan pemilu tahun 2024 kemarin, tentunya kami juga mengundang media, media dalam hal ini organisasinya bukan perorang nya,” beber Muhidin
Berikutnya seperti apa sih pak pertanggung jawabannya penerima Terkait uang transportasi nya ? Namun disini Muhidin belum bisa menjelaskan ia menyarankan ke sekretariat nya.
Menarik kesimpulan di atas terkait jawaban Muhidin, anggaran yang dikucurkan oleh negara melalui dana APBN menurut dirinya diperbolehkan namun ada hal yang menurut awak media gashnews.com dalam hal tersebut terselubung tidaklah adilan. Lantara sesuai dengan komitmen nya sewaktu di D’fortun kemarin berharap kepada seluruh media di Basel agar mengawal bersama KPU Basel terkait pemberitaan.
Perlu kita renungkan, Bagaimana dengan nasif rekan-rekan pers yang tidak berorganisasi ?
Mengenang stagmen yang dilontarkan oleh Muhajiro Kasubag Parmas KPU Basel kepada beberapa awak media yang hadir pada hari itu terkesan miris dan aneh bin ajaib ” Boleh liputan tapi tidak di fasilitasi.
( Sy Jokers )
