Bangka Selatan, gashnews.com – Pengurus dana kompensasi KIP (Kapal Isap Produksi) di perairan laut Toboali dan sekitarnya Diterpa Isu Tak Sedap. Lantaran Diduga Menggelapkan Dana kompensasi.
Sejak kurang lebih pada tahun 2020 lalu telah beroperasi sejumlah KIP (Kapal isap poduksi) di IUP PT Timah diwilayah perairan laut Toboali, kabupaten Bangka Selatan, kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, Kompensasi hasil produksi dari KIP yang berada di wilayah perairan laut Toboali awalnya Sempat di kelola oleh FKB (Forum Kite Behao) dan pembagian kompensasi tersebut sempat di publikasikan diberbagai media online. Namun kini bak hilang ditelan bumi !?
Lama tak terdengar kabar, Desas desus ternyata pengelolaan kompetensi KIP diperairan laut Toboali dan sekitarnya telah di ambil alih oleh Tim baher/Yayasan Baher
Beberapa bulan yang lalu publik sempat di hebohkan atas aksi bentangan sepanduk yang di lakukan oleh para nelayan tanjung kubu bertuliskan “Penolakan KIP dan Tolong Kami Kejagung”.
Aksi mereka ini bukan tanpa alasan, Mereka para nelayan menuntut hak mereka dan mereka menilai ada kejanggalan terkait kompensasi tersebut yang diduga tidak transparan dan tidak tepat sasaran sehingga mereka menduga ada unsur penggelapan terkait dana kompensasi KIP tersebut.
“Rozi sebagai ketua Nelayan tanjung kubu mengatakan “Sempat terdapat kurang lebih 12 KIP yang beroperasi di wilayah perairan laut tanjung kubu.
“Kami para nelayan dan masyarakat setempat pernah di janjikan oleh salah satu oknum pengurus untuk mendapatkan kompensasi fee Rp 3000 per SN ( tiga ribu rupiah per SN). Hal tersebut di hadiri oleh ketua RT kami,” ujar Rozi
“Namun hingga sampai saat ini janji tersebut kami nilai masih fiktif dan saya selaku ketua nelayan sama sekali belum dapat apa-apa terkait apa yang telah di janjikan oleh oknum pengurus kompensasi ,” jelas Rozi
“Warga atau sebagian nelayan hanya di bagikan bingkisan berupa sembako senilai Rp. 150.000 ribu rupiah perbulan Dan itu juga tidak semua masyarakat atau nelayan yang menerima. Termasuk Saya sebagai ketua nelayan tidak pernah menerima apapun. kemudian saya nilai itu tidak cukup mensejahterakan nelayan dan masyarakat setempat,” Papar Rozi
“Jika hanya Rp. 150.000 seratus lima puluh ribu rupiah perbulan, kemana aliran dana kompensasi lainnya di alirkan ? Jangan sampai ada dugaan kuat terjadi penggelapan dana kompensasi yang di lakukan oleh mereka para oknum pengurus yang tidak bertanggung jawab. akibat ketidak transparansinya kepada kami masyarakat dan Nelayan untuk itu, kami sepakat menolak aktifitas KIP dan kami mohon pertolongan kepada kejagung pusat ,” tegas Rozi
“Jika tidak di endahkan, bukan tidak mungkin kami akan berorasi di depan Kejari Bangka Selatan dan akan melaporkan hal ini ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. untuk meminta keadilan dan mengusut tuntas terkait dana kompensasi yang kami duga tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
Selain itu di tempat terpisah, Rozi ketua Nelayan Tanjung kubu memohon kepada anggota DPRD kabupaten Bangka Selatan untuk menyuarakan keadilan terkait kompensasi tersebut.
“Kita sebagai rakyat Nelayan kecil memohon dan meminta pertolongan kepada Dewan perwakilan rakyat kabupaten Bangka Selatan agar, Mempertanyakan terkait kompensasi yang di kelola oleh para pengurus tersebut agar transparansi dan tepat sasaran,” ucap Rozi kepada (Tim jokers) Selasa 02/04/2024
Sementara itu salah satu narasumber masyarakat yang enggan di sebutkan namanya dirinya mengatakan ” Kawan-kawan dewan agar bersikap adil lah dalam menyikapi permasalahan ini, Pertanyaan nya cuma satu, Apa beda nelayan kubu dengan nelayan batu perahu?
“Kok kemarin ke batu perahu mereka istilahnya jojoran sampai datang kesana, nah sekarang nelayan kubu mereka diam-diam saja ? Jadi kepada kawan-kawan dewan lebih menjemput bola lah jangan anak Tirikan Nelayan kubu, Bersikap adil lah sebagai orang tua dan sebagai bapak pemimpin dalam mengayomi kawan-kawan nelayan se-Toboali dan Se-Bangka Selatan,” Tegas nya
Saat di konfirmasi kepada Samson wakil ketua DPRD kabupaten Bangka Selatan dirinya terkesan enggan berikan jawaban apapun terkait hal tersebut. Padahal pada saat itu dirinya Sempat turun bersama masyarakat pada aksi Nelayan penolakan aktivitas pertambangan di wilayah batu perahu Merbau, rias dan sekitarnya.
Belum di ketahui penyebab kenapa wakil ketua DPRD kabupaten Bangka Selatan tersebut enggan berikan jawaban.
Dirinya hanya menitipkan pesan harapan singkat ” 3jam agik ku tlp ok Agik di jlan,” kata Samson Rabu 03/04/2024
Kepada media Rozi sempat menyebutkan nama Berry anggota DPRD kabupaten Bangka Selatan, melalui media Rozi meminta pertolongan kepada Berry agar menyuarakan hal ini dan membantu memperjuangan hak mereka sebagai Nelayan dan masyarakat sekitar.
Pantauan awak media, Berry juga salah satu anggota DPRD kabupaten Bangka Selatan pada saat itu turun langsung ke lapangan pada saat penolakan aktivitas pertambangan di wilayah Merbau dan sekitarnya.
Terhembus beberapa nama terselubung yang diduga memiliki peran penting sebagai pengurus kompensasi tersebut, Ry, MR, AGM.
Jika benar demikian mereka para Tim Bager / Tim baher wajib transparansi dan tepat sasaran terkait pengelolaan kompensasi yang di maksud Agar, hembusan isu miring terkait penggelapan dana kompensasi KIP dapat terbantahkan.
Dari beberapa nasumber yang diduga kuat memiliki peran penting tersebut, pada kamis 21 Maret 2024 , awak media telah menghubungi dan meminta konfirmasi guna penyeimbangan berita, namun sangat di sayangkan hingga saat ini awak media belum mengantongi jawaban apapun.
PT Timah Tbk merupakan sebuah perusahaan besar produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran yang merupakan bagian dari MIND ID
Sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan, PT Timah Tbk telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Bangka Belitung seperti, Malaksanakan kegiatan sosial, penyaluran dana kompensasi, CSR dan sebagainya. Hal tersebut dapat di buktikan di berbagai terbitan media sosial online maupun cetak dan di kehidupan nyata sehari-hari.
Kendati demikian, PT Timah seakan terkena imbas di terpa isu tak sedap dan harus menanggung rasa malu yang mana Diduga akibat ulah curang para oknum pengurus kompensasi tersebut.
Dihari yang sama Pada tanggal 21 Maret 2024 , awak media sempat menghubungi Anggi Siahaan Selaku Humas PT Timah Tbk, terkait kompensasi, Namun sangat di sayangkan awak media belum mendapatkan jawaban apapun.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media terus berupaya melanjutkan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait guna pengembangan dan penyeimbangan berita .
(Sy Tim Jokers)
