Terungkap ‘Aroma’ Ketidakjelasan Proyek KIS Basel

Bangka Selatan345 Dilihat
banner 468x60

BANGKASELATAN, gashnews.com – Proyek pembangunan kawasan industri Sadai (KIS) di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) pun sebelumnya sempat menuai sorotan kalangan wakil rakyat di Komisi VII DPR-RI, Jakarta.

Oleh karenanya pihak Komisi VII DPR-RI beberapa waktu lalu sempat memanggil pimpinan sejumlah perwakilan perusahaan pengembang kawasan industri di Indonesia termasuk pimpinan atau Direktur Utama (Dirut) PT Ration Bangka Abadi (RBA), Yanto Purba selaku pihak pengembang KIS, Basel ikut hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perindustrian Indonesia (Kemenprin) RI di gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (20/6/2023).

banner 336x280

Dalam kegiatan RDP kali ini selaku pimpinan atau ketua rapat yakni Sugeng Suparwoto selaku ketua Komisi VII DPR-RI asal fraksi partai Nasdem bersama 20 anggota lainnya termasuk Bambang Patijaya anggota DPR-RI dapil Bangka Belitung juga selaku anggota Komisi VII DPR-RI turut pula hadir.

Selain itu hadir dari pihak Kementerian Perindustrian yakni Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional atau KPAII dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE).

Sebagaimana mengutip rekaman dari video live streaming memalui akun youtube Komisi VII DPR-RI Chanel tersiar di media sosial, Selasa (20/6/2023) lalu. Bambang saat kegiatan RDP sempat mengomentari seputar proyek strategis nasional dan industri nikel di Indonesia namun tak ia mendetil menyoroti persoalan mega proyek KIS Basel saat ini diduga sedang diselimuti masalah.

Bambang justru menegaskan jika ia bersama Komisi VII DPR-RI sesungguhnya ditugaskan untuk mengawal seluruh proyek strategis nasional di negara Indonesia.

“Komisi VII selalu mengawal program pemerintah dalam fungsi pengawasan sebagai kemitraan, Jadi bagaimana menjalankan transformasi ekonomi tersebut,” kata Bambang saat itu..

Politisi asal Golkar ini berharap seluruh proyek kawasan industri yang tersebar di wilayah Indonesia bukan hanya sekesar kepentingan politik semata namun sebaliknya.

 

* Ngaku Perusahaan Terbaik Kini Proyek Triliunan Malah Terancam ‘Macet’

Sementara Dirut PT RBA, Yanto Purba dalam paparanya dihadapan Komisi VII DPR-RI ia meyakinkan jika pihaknya yakni PT RBA selaku pengelola KIS Basel justru telah merencanakan penetapan tata ruang terpadu (RDTR) sebagai Kota Baru, bahkan Yanto mengaku jika lahan lokasi pembangunan KIS Basel telah sesuai dengan aturan maupun peraturan daerah (Perda). Yanto sendiri mengaku jika pelaksanaan perencanaan tata ruang untuk KIS Basel justru pihaknya (PT RBA) mendapat peringkat terbaik di tingkat nasional.

“Rencana tata ruang untuk Kabupaten Bangka Selatan di tingkat pusat kita mendapat prestasi terbaik,” sebut Yanto. Hanya saja menurutnya ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan KIS Basel ini dikarenakan tak ada sumber sarana air baku.

Lanjutnya saat ini telah dilakukan pelaksanaan proses pembangunan sarana air baku (Reservoir Air System) di lokasi KIS Basel. Dalam kegiatan ini menurutnya disuport oleh pihak pemerintah daerah melalui sisa anggaran proyek tahun 2023 atau bukan dari sana/anggaran APBN.

Padahal diketahui pelaksanaan Reservoir Air System atau sarana air baku kini sedang proses penyelesaian dan kini masih berjalan di lokasi KIS Basel, sedangkan fakta yang terjadi anggaran untuk kegiatan proyek ini justru bersumber dari APBN TA 2023 senilai Rp 75,4 M lebih. Namun Yanto sebelumnya di hadapan Komisi VII saat RDP justru mengaku jika anggaran pembangunan sarana air baku (Reservoir Air System dikatakannya menggunakan anggaran sisa lelang proyek tahun 2023.

“Jadi bukan dari APBN tapi dana sisa anggaran lelang proyek tahun ini (2023 — red),” terang Yanto.

* Proyek KIS Basel Tak Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional

Di sela-sela itu pimpinan sidang, sempat menyela dan menanyakan langsung perihal status proyek KIS Basel apakah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) kepada pihak Ditjen KPAII Kemenprin. Namun pihak Ditjen saat itu menyatakan tegas jika proyek KIS Basel tidak masuk dalam PSN.

“Tidak,, jadi tidak semua masuk proyek strategis,” kata perwakilan Diten Kemenprin saat itu di hadapan ketua komisi VII.

Usai Dirut PT RBA menyampaikan paparan singkat proyek KIS Babel dalam giat RDP saat itu, salah seorang anggota Komisi VII Adrian Napitupulu sempat menanyakan soal pihak investor mana saja terlibat yang sudah dalam kegiatan mega proyek KIS Basel.

Untuk BBIE (Bangka Belitung Industrial Estate – red) ini siapa aja ya yang investasi, Sudah ada belum?,” tanya Adrian.

Spontan Yanto pun menjawab pertanyaan Adrian Napitupulu, menurutnya jika saat ini di lokasi KIS Basel justru belum ada pihak-pihak (investor) yang telah melakukan investasi di mega proyek ini.

“Belum ada investor, karena belum ada ketersediaan sarana air,” jawab Yanto singkat.

” Adrian Nilai Proyek KIS Basel Tak Miliki Perencanaan Jelas

Mendengar pernyataan tersebut, Adrian pun merasa semakin bingung dan kembali menanyakan detil soal investor. Pasalnya, politisi asal PDIP ini ternyata baru mengetahui jika tak satu pun pihak investor telah menginvestasikan kegiatan dalam proyek KIS Basel.

“Jadi harus jelas ya perencanaannya. Nah jika saya bandingkan dengan perusahaan lain yakni Wedabay justru mereka jelas perencanaannya dan investornya sudah ada di sini,” singgung Adrian sembari membuka lembaran berkas yang ada ditangannya saat itu.

Sebaliknya jika mencontohkan kinerja perusahaan Wedabay sebagai salah satu perusahaan pengembang kawasan industri ini menurutnya sangat jelas, lantaran pihak perusahaan ini sebelum melakukan pengembangan kawasan industri di Indonesia pihak perusahaan ini justru telah memiliki perencanaan yang matang hingga telah menggandeng para investor dan bukan sebaliknya.

“Kita khawatirkan nanti dibangun malah mangkrak jika tidak ada investor. Menurut saya investor ini penting. Sebab negara sudah habiskan dana sekian ratusan miliar lalu tidak ada investasinya. Nah jika dilihat dari data ini (data laporan PT RBA — red) tertulis hanya perencanaan industrinya galangan kapal saja tapi ada investornya,” singgungnya.

Begitu pula terkait rencana pembangunan pabrik peleburan biji timah di lokasi KIS Basel atau BBIE justru baru diketahuinya sama sekali tak tercantum nama perusahaan investor, sebaliknya cuma tertera rencana kegiatan pembangunan di KIS Basel (BBIE).

“Cuma nama-nama industri tok ((saja — red). Tidak ada nama-nama perusahaanya. Artinya sampai hari ini sama sekali belum ada investor yang menginvestasikan kegiatan di BBIE ini (KIS Basel – red)?,” singgungnya lagi.

Sebaliknya, kata Yanto pihaknya saat ini baru sebatas konsentrasi dalam pelaksanaan pada awal kegiatan pembebasan lahan lokasi KIS Basel dan pembangunan sarana infrastruktur lainnya. Namun Yanto kembali dicecar pertanyaan serupa oleh Adrian dan secara tiba-tiba Yanto pun akhirnya mengaku jika investor untuk KIS Basel sudah ada.

“Investornya ada pak! Saat ini pihak kita sudah berkirim ke BKPM termasuk pihak perusahaan lainnya dalam proses pengurusan regulasinya,” jawab Yanto. Meski begitu kembali Adrian menanyakan lebih detio soal nama investor yang dikatakan Dirut PT RBA (Yanto Purba).

“Sudah ada pak (nama perusahaan investor – red) tapi sengaja tidak kita tampilkan,” sebut Yanto.

Sayangnya Dirut PT RBA, Yanto Purba belum berhasil dimintai keterangan seputar pelaksanaan mega proyek KIS Basel (bernilai ratusan triliun diduga kini mangkrak. Meski begitu sampai saat ini tim KBO Babel pun masihlah mengupayakan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Bahkan sempat dikonfirmasi melalui nomor ponselnya sayangnya nomor ponsel bernada tidak aktif.

Sementara itu Bambang Patijaya anggota Komisi VII DPR-RI sempat dikonfirmasi kembali terkait persoalan mega proyek KIS Basel (BBIE), sayangnya belum memberikan jawaban melalui pesan WA yang disampaikan tim KBO Babel, Rabu (15/11/2023) siang.
.
Padahal Bambang Patijaya diketahui merupakan wakil rakyat yang terpilih duduk di DPR-RI asal dapil Provinsi Bangka Belitung sepantasnya dapat memberikan respon positif terkait kepentingan pembangunan di daerah asalnya.

Persoalan mega proyek KIS Basel ini pun sempat pula dikonfirmasi langsung pihak Kejati Babel melalui Aspidsus Kejati Babel, Ketut Winawa SH MH melalui pesan WA, Rabu (15/11/2023) siang. Pejabat kejaksaan ini malah menyarankan agar mengkonfirmasi Kasi Penkum Kejati Babel, Basuki Raharjo SH MH.

Padahal sebelumnya Basuki Raharjo sendiri malah mengaku ia belum mendapatkan informasi soal pihak Kejati Babel selaku Tim Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis atau TPPS dalam proyek KIS Basel.

Sebagaimana berita pernah dilansir media ini sebelumnya disebutkan jika pelaksanaan pembangunan KIS Basel yang dimulai sejak tahun 2018 dan ditargetkan rampung di tahun 2024 ini diduga telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya, hal ini antara lain seputar kegiatan pembangunan sarana air baku/Reservoir Air System dengan anggaran mencapai Rp 75,4 M lebih dari APBN 2023 dibangun oleh pihak Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR Babel, di atas lahan milik PT RBA dan bukan di lahan milik pemerintah daerah.

Begitu pula pekerjaan proyek pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) pun serupa dibangun di area dalam lokasi KIS Basel diduga belum dilakukan hibah. Meski sebelumnya Dirut BUMD (PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera),

Prof Safarudin mengaku jika pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 dibangun di lahan sudah dihibahkan. Mirisnya Safarudin sendiri justru tak bisa menunjukan bukti jika lahan lokasi pabrik limbah B3 itu merupakan hasil hibah dari PT RBA. (KBO Babel/tim)

 

(Tim)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *