GASH – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu dinilai sebagai langkah berbahaya yang berpotensi memecah belah bangsa. Hal itu ditegaskan oleh tokoh Pemuda Bangka Selatan Matoridi, yang menyebut wacana tersebut jelas dan terang benderang sarat kepentingan, bahkan mengindikasikan adanya invisible hand atau tangan-tangan tak kasat mata yang mengarah pada kolonialisme wajah baru.
Menurutnya, upaya tersebut bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan, melainkan strategi sistematis untuk melemahkan sendi-sendi utama alat negara. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuka ruang instabilitas nasional hingga berujung pada kekacauan (chaos).
“Kepolisian adalah salah satu pilar bangsa yang sangat strategis. Institusi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merupakan bagian dari unsur yudikatif, sejajar dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Melemahkan Polri sama saja dengan melemahkan negara,” tegas Matoridi. Senin 2 Februari 2026
Ia mengingatkan, Indonesia merupakan bangsa besar dengan potensi luar biasa, baik dari sisi sumber daya alam, jumlah penduduk, letak geografis, maupun posisi geopolitik. Terlebih, saat ini dunia sedang berada dalam situasi global yang tidak baik-baik saja, di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik antarnegara besar yang berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Dalam kondisi global seperti sekarang, seharusnya seluruh unsur bangsa bersatu padu menjaga stabilitas nasional dan internasional. Indonesia dipandang sebagai barometer regional dan penentu arah kebijakan Asia dan Asia Tenggara,” ujarnya.
Matoridi menilai, justru dalam momentum strategis tersebut muncul indikasi upaya pelemahan dan perpecahan pilar-pilar penting bangsa, agar kepentingan asing lebih leluasa mendominasi arah kebijakan nasional ke depan. Salah satu pintu masuknya, kata dia, adalah dengan melemahkan institusi Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kepolisian adalah separuh nafas, bahkan garansi sistemik kamtibmas negara. Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia Raya,” tambahnya.
Ia menegaskan, masyarakat justru harus memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas kepolisian, demi terwujudnya persatuan sikap dan kesadaran kolektif. Kamtibmas, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab polisi semata, melainkan kepentingan bersama seluruh elemen bangsa.
“Kita semua punya peran sesuai profesi masing-masing, dari desa hingga pusat. Kekuatan negara berawal dari kebersamaan, kekompakan, keharmonisan, serta semangat membangun dan memiliki bangsa yang sama-sama kita cintai,” pungkasnya.
