GASH – Penunjukan kembali Imam Kusnadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memantik kontroversi. Rekam jejak Imam saat sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat tahun 2021 diduga dinilai tidak mencerminkan profesionalisme, bahkan diduga sarat kepentingan politik.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani saat ini, Imam Kusnadi kembali dipercaya mengisi posisi strategis tersebut. Namun, suara kritis mulai bermunculan dari berbagai kalangan.
Ketua DPC Projo Bangka Tengah, Abie Ridwansyah yang juga merupakan Ketua Tim Publikasi Pemenangan pasangan Hidayat Arsani – Heliyana pada Pilkada 2024 kemarin menilai penunjukan Imam sebagai Plt Inspektur sangat disayangkan.
“Melihat rekam jejaknya di era sebelumnya, Imam tidak menunjukkan sikap profesional. Justru terkesan menjadi alat pengamanan kepentingan tertentu. Ini membahayakan independensi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan,” ujar Abie saat diwawancara, Kamis (3/7/2025).
Abie menyoroti sejumlah kasus yang sempat mengemuka semasa Imam menjabat Kepala Inspektorat. Salah satunya adalah kasus pemotongan uang perjalanan dinas (DL) oleh seorang kepala dinas yang sempat viral di lingkungan ASN Pemprov Babel.
“Kasus itu tidak pernah tuntas. Imam saat itu menanganinya, tapi hasilnya nihil. Tidak ada sanksi. Banyak yang menduga, karena kedekatan Imam dengan kepala dinas tersebut dan gubernur sebelumnya,” tegas Abie.
Menurutnya, hal ini memperkuat dugaan bahwa penanganan kasus oleh Imam terkontaminasi intervensi kekuasaan, bukan berdasar profesionalisme jabatan.
Abie juga menyinggung kasus hilangnya ventilator di RSUP yang mengakibatkan pencopotan Direktur RSUP oleh Gubernur Hidayat Arsani. Imam saat itu menjabat sebagai Inspektur Pembantu (Irban), namun tidak melakukan langkah pencegahan atau pengawasan awal sebagaimana mestinya.
“Sebagai Irban, Imam punya tanggung jawab dalam pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Tapi ia diam. Kasusnya hilang begitu saja, dan hanya menyisakan korban,” kata Abie.
Melihat rentetan persoalan tersebut, Abie mendesak agar melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Imam Kusnadi, agar tidak mengulang pola kerja yang tidak transparan kemudian Menjamin independensi Inspektorat, mengingat potensi tarik-menarik kepentingan politik yang melingkupi Imam dinilai masih besar.
“Kalau tidak diawasi, dikhawatirkan Inspektorat justru menjadi alat kekuasaan, bukan lagi lembaga pengawas independen,” ujar Abie.
Kabarnya, Sebelum menjabat Kepala Inspektorat Provinsi Babel, Imam Kusnadi pernah bertugas sebagai Irban di Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah. Ia diangkat oleh Bupati Erzaldi Rosman dan dipercaya mengawal kebijakan daerah. Imam juga tercatat pernah bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Beredar pula kabar bahwa masuknya Imam ke Pemprov Babel diduga tak lepas dari peran mantan Wakil Gubernur Abdul Fattah, yang disebut-sebut membawa Imam ke dalam lingkaran elite Pemprov.
