GASH – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemberian susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib di seluruh daerah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah adaptif agar program nasional tersebut selaras dengan potensi pangan lokal serta menjamin keberlanjutan pelaksanaannya di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu memaksakan penyediaan susu apabila daerah setempat tidak memiliki sumber susu lokal atau sentra sapi perah. Menurutnya, kebutuhan kalsium bagi penerima manfaat MBG tetap dapat dipenuhi dari sumber pangan lokal lain yang memiliki kandungan gizi setara.
“Untuk daerah yang memiliki sapi perah, kami izinkan memberikan susu. Tapi bagi wilayah yang jauh dari sentra sapi perah dan belum tersedia, tidak perlu dipaksakan. Susu bisa diganti dengan sumber kalsium lain,” ujar Dadan di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
BGN juga menegaskan komitmennya untuk melarang penggunaan produk impor dalam pelaksanaan Program MBG. Jika suatu daerah memilih menyediakan susu, maka pasokannya harus berasal dari produksi dalam negeri, baik dari wilayah setempat maupun daerah lain yang memiliki peternakan sapi perah nasional.
“Kalau mau memberikan susu, daerah tersebut setidaknya harus memiliki sapi perah. Bisa juga mengambil dari daerah lain, tetapi tetap dari produksi dalam negeri,” tegasnya.
Program MBG sendiri menyasar kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah, sebagai bagian dari strategi nasional dalam menekan angka stunting. BGN memastikan program ini tetap berjalan selama bulan Ramadan, khususnya untuk memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas.
Dalam pelaksanaannya, BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemenuhan gizi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesesuaian kebutuhan individu. Setiap SPPG dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertugas menyusun menu seimbang dan bervariasi, termasuk bagi anak-anak dengan kondisi khusus seperti alergi makanan.
Kebijakan fleksibel berbasis potensi lokal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Program MBG, sekaligus mendorong kemandirian pangan dan perbaikan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.
