GASH – Istilah “Onani Politik” dipakai untuk menggambarkan perilaku politik DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dinilai tidak produktif, minim dampak nyata, dan gagal menghadirkan kebijakan solutif bagi masyarakat.
Beberapa contoh “Onani Politik” yang kerap dipertontonkan DPRD Babel antara lain:
1. Membuat pernyataan provokatif tanpa tindak lanjut.
2. Bermanuver demi kepentingan kelompok, bukan publik.
3. Mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Gilang Virginawan, hal itu terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota DPRD Babel yang dipimpin Ketua Didit Srigusjaya. Alih-alih menghadirkan edukasi dan solusi, mereka justru sering lontarkan statemen yang provokatif, terkesan ngawur, serta jauh dari sifat informatif.
“Lucunya, DPRD Babel justru menari di atas penderitaan rakyat yang merupakan buah dari kegagalan mereka sendiri akibat mandul kebijakan. Mereka seolah jadi pahlawan di tengah rintihan rakyat penambang,” ujar Gilang.
Kasus IUP PT Timah DU 1584 Laut Berigak disebut Gilang sebagai contoh nyata. Secara legalitas sudah lengkap, bahkan melibatkan masyarakat penambang langsung, namun DPRD Babel berkali-kali meminta rencana kegiatan itu dibatalkan.
Padahal, Perda Babel Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil justru menetapkan Laut Berigak sebagai zona pertambangan. Ironisnya, perda itu kini diwacanakan revisi untuk mengeluarkan Laut Berigak dari zona tambang. “Main-main, inkonsisten, itulah kenapa saya menyebutnya Onani Politik,” tegas Gilang.
Lebih jauh, Gilang menyoroti sikap DPRD Babel yang tak menindaklanjuti Kepmen ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang pedoman izin pertambangan rakyat (IPR). Padahal, Kementerian ESDM sudah menetapkan 123 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 8.568,35 hektar di Babel pada 2024.
“Seharusnya ini jadi angin segar bagi penambang rakyat, tapi lagi-lagi wakil rakyat kita sibuk dengan Onani Politik,” sindir Gilang.
Gilang menyerukan agar para penambang rakyat bersatu menyuarakan aspirasinya. “Profesi penambang itu sah secara hukum dan halal untuk mencari nafkah. Kita bukan antagonis. Justru penambang adalah penopang ekonomi Bangka Belitung, Indonesia, bahkan perkembangan teknologi dunia,” tegasnya.
