GASH – Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah menghadiri Forum Diskusi Rakyat bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi dan Modernisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Selatan yang digelar di Warkop Caong, Rabu (1/10/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Muhammad Rosidi selaku host sekaligus moderator. Forum menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Suhardi (akademisi & mantan Komisioner KPU), Pak Ali Muzakhir (Legislator & Mantan Ketua Tambang), serta Pak Dedi (Ketua satgas PAD).
Acara turut dihadiri Toko masyarakat presidium Bangka Selatan, Ormas KNPI, Pemuda Pancasila, GP ANSOR dan tamu undangan lainnya
Dalam forum ini, para pembicara menyoroti pentingnya pengelolaan tambang rakyat dan potensi dari gedung walet sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dibahas pula strategi pemulihan dan langkah modernisasi pengelolaan sektor-sektor unggulan Bangka Selatan.
Dikatakan Dedi ketua satgas PAD ada sejumlah potensi pajak dan retribusi yang dinilai masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam paparan resmi, terdapat empat sektor utama yang menjadi fokus.
Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Kedua, potensi dari sektor usaha sarang burung walet yang selama ini belum digarap maksimal.
Selanjutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi salah satu sumber yang akan ditingkatkan pemungutannya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi retribusi, meliputi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi parkir, pemanfaatan aset daerah, hingga pelayanan kepelabuhan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur PAD serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Selain itu Ketua Satgas PAD Bangka Selatan, Dedi, memaparkan perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni 2023 hingga 2025.
Dalam paparannya, Dedi menyampaikan bahwa pada tahun 2023 target PAD ditetapkan sebesar Rp71,202 miliar, dengan realisasi mencapai Rp70,732 miliar atau sekitar 99,3 persen dari target.
Sementara pada tahun 2024, target PAD meningkat menjadi Rp83,411 miliar. Namun, realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp68,037 miliar atau 81,6 persen dari target yang ditetapkan.
Sedangkan untuk tahun 2025, target PAD kembali dinaikkan cukup signifikan yakni sebesar Rp100,577 miliar. Adapun realisasi yang tercatat hingga saat ini baru mencapai Rp72,217 miliar atau sekitar 71,8 persen dari target.
Menurut Dedi, capaian tersebut menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD di Bangka Selatan. Ia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong inovasi, pengawasan, dan optimalisasi sektor-sektor unggulan agar realisasi PAD ke depan bisa lebih maksimal.
Selian itu Dedi, turut mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam paparan datanya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi hambatan. Pertama, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan PAD. Kedua, data objek pajak yang belum mutakhir sehingga berpengaruh terhadap akurasi perhitungan dan penagihan. Ketiga, masih terbatasnya kapabilitas SDM dalam mengoptimalkan potensi PAD.
“Sebagai ketua satgas beberapa kendala yang kita hadapi yang pertama kurangnya SDM, termasuk di empat UPT sangat kurang SDM sehingga tidak optimal dalam mengejar PAD nya itu,” kata Dedi
“Alhamdulillah kawan-kawan bakuda saat ini SDM kita sudah mulai bertambah komitmen kepala daerah kita setelah kita sampaikan bahwa ini kurang dan ada beberapa orang masuk ke bakuda untuk membantu di bidang pendapatan itu sendiri,” Tambahnya
Terkait hal ini Kartika Sari selaku kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) akan menindaklanjuti dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dari masukan masyarakat tentang peningkatan PAD
“Dari kegiatan forum ini akan kita pertimbangkan untuk tindak lanjuti seperti masukan-masukan ada yang harus kita tindak lanjuti ada yang tidak ini nya masukan-masukan yang positif ini sangat bagus untuk kemajuan Bangka Selatan,”ujar Kartika Sari
“Untuk kedepannya pihak pemerintah akan menggandeng APH dalam menindaklanjuti pajak walet seperti apa yang telah disampaikan pak Dedi tadi,” pungkas Kartika Sari
Dikatakan Suhardi selaku akademisi, seperti apa yang telah disampaikan oleh satgas PAD dedi sudah meningkat, ia juga memiliki pandangan yang cukup baik artinya ada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.
“Bisa dilihat data dari pak Dedi konkrit nya sudah cukup meningkat, tadinya saya melihat restribusinya. Ia juga menilai kemungkinan selama ini tidak ada keterbukaan jadi masyarakat tidak tau,” Kata Suhardi
Sementara Ali Muzakhir anggota DPRD kabupaten Bangka Selatan yang mana tergabung bagian dari badan anggaran dirinya menyampaikan bahwa dari sejak awal PAD Bangka Selatan masih di bawah 100 dan dari sejak awal telah mendorong PAD lebih dari 100 miliar.
“Kami telah banyak hal yang kami dorong yang pertama masalah HGU dan BPHTB,
Menurutnya potensi pendapatan besar itu ada di HGU dan BPHTB ijin HGU telah ratusan ribu yang dikeluarkan namun pihak pengusaha itu hanya memanfaatkan sebagian kecil lahan yang sudah diberikan izin, jadi pendapatan masuk ke daerah itu sangat kecil. Makanya kita dorong mereka harus membayar BPHTB nya mau dipakai atau gak itu harus dibayar.
Disini lain kami juga mendorong agar modernisasi terhadap data perkebunan kelapa sawit yang ada di Bangka Selatan, perlu diketahui data yang ada di Bangka Selatan menurut dinas pertanian Bangka Selatan ada 27 ribu hektare padahal dari citra satelit itu bisa mencapai 40 ribu bisa 60 ribu itu tetapi banyak hal perkebunan tersebut didalam kawasan, untuk itu kami berkodinasi dengan dinas tata ruang, agar menggunakan technologi untuk mengupdate luasan perkebunan kelapa sawit.
“Kalau kita data secara dengan manual banyak masyarakat yang tidak jujur,” Ali Muzakhir
“Untuk itu kami dari tim BANGGAR untuk mendorong mengupdate secara digital dan hal itu telah kami lakukan memanggil tata ruang, dengan harapan dana bagi hasil dari pusat agar melekat,” Ali Muzakhir
“Kemudian tidak kalah menariknya tentang masalah walet, ia tidak menampik memang agak sulit dalam melakukan penagihan kepada pengusaha -pengusaha, untuk itu kedepannya akan menggandeng aparat penegak hukum (APH). Memang untuk data produksi walet ini memang agak sulit,” Ali Muzakhir
Terkait pertimahan Ali Muzakir tak menapik memang di Bangka Selatan ini tidak bisa lepas dari pertimahan, untuk penambangan yang baik dan benar memang idealnya harusnya di dilakukan pemegang IUP yang ada di Bangka Belitung terutama di Bangka Selatan, pemegang IUP terbesar di Bangka Belitung adalah PT Timah.
Kemudian ia menyinggung baru-baru ini ada penertiban sebanyak 5 smelter besar imbasnya bahwa sekarang hampir 90 % PT Timah melakukan monopoli terhadap industri pertimahan di Bangka Belitung. untuk itu memang penambang – penambang rakyat yang ada di Bangka Belitung terutama Bangka Selatan bergantung dari penampungan yang dilakukan oleh PT timah, baru-baru ini kawan-kawan mengeluhkan harga timah yang sangat rendah.
“Menurut pandangan saya harga ini tidak adil bagi penambang rakyat kurang fer lah dalam penambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, dimana harga ditetapkan sepihak oleh PT Timah, dimana harga di tentukan harga ada kenaikan sedikit menjadi 260 ribu rupiah per SN 100, nah 100 memang agak aneh tidak ada timah yang 100 % tetapi dalam hal ini 100 % itu untuk membutuhkan perhitungan saja,” Ucap Ali Muzakhir selaku praktisi pertambangan
“Menurut Idealnya padangan saya PT timah harus adil mereka harus menghitung dulu HPP nya itu berapa kos produksi mereka itu berapa kos penambangan yang idealnya mereka berapa jadi baru fer mereka menentukan harga untuk masyarakat berapa,” Jelasnya
“Kemudian mereka harus menghitung biaya diluar penambangan, menurut Idealnya kami selaku praktisi pertambangan itu di angka 14 sampai dengan 16 % nah jadi harapan kami masyarakat penambang itu bisa menikmati harga timah dunia,” Bebernya
Menurut Ali, Selaku pemegang IUP terbesar di Bangka Belitung PT timah memegang tidak kurang dari lima ratus lima puluh ribu hektare IUP yang ada di Bangka Belitung
“saya tidak yakin dari 500 ribu hektare itu semuanya itu bisa ditambang dengan skala besar, nah untuk itu saya mengusulkan pak moderator bahwa cadangan mungkin yang skala kecil dan menengah idealnya PT timah memberikan untuk WPR dibawah kordinasi PT timah mungkin format nya bisa dengan koperasi atau perorangan yang mampu yang punya kompetensi,” pungkasnya
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi masyarakat yang hadir, yang memberikan masukan serta aspirasi terkait kebijakan ekonomi daerah.
Harapannya, hasil forum ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
