GASH – Dominasi perusahaan luar dalam proyek di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan kembali memantik sorotan publik dan memasuki babak baru.
Di tengah pertanyaan soal transparansi dan pemerataan peluang bagi pelaku usaha lokal, muncul satu nama yang ikut menyeruak ke permukaan inisial (AD), diduga seorang tenaga honorer Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Informasi yang beredar, Keterlibatan nama (AD) ini mulai menjadi perbincangan termasuk proyek rehabilitasi WC di SD Negeri 15 Toboali dengan nilai pagu mencapai Rp 94,6 juta, dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah.
Kondisi di lapangan juga memicu tanda tanya curiga, Karena pantauan wartawan kedalaman tempat pembuangan WC tersebut hanya 4 bata artinya kurang dari satu meter atau hanya satu meter saja, hal ini tentu saja berbeda dari perkataan Zulman selaku pengawas yang katanya kedalaman pembuangan WC tersebut sedalam 1,5 meter. Artinya dalam hal ini ada dugaan kelalaian dalam melakukan pengawasan.
Jika benar ada peran oknum internal yang diduga “mengatur alur” atau memiliki kedekatan dengan pihak tertentu, hal ini tentu menjadi preseden yang tidak sehat bagi tata kelola proyek pemerintah.
Apalagi, pos anggaran pendidikan seharusnya dikelola dengan penuh kehati-hatian demi memastikan kualitas sarana prasarana sekolah benar-benar meningkat, bukan sekadar formalitas pembangunan.
Publik berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka dan memastikan bahwa setiap paket kerja dilakukan secara profesional, bersih, dan sesuai prinsip pemerataan.
Di tengah sorotan ini, desakan semakin jelas, transparansi bukan hanya tuntutan, tetapi kewajiban.
Pemerataan kesempatan bagi kontraktor lokal, pengawasan ketat terhadap oknum internal, serta kualitas pekerjaan yang nyata di lapangan harus menjadi prioritas utama, terutama ketika dana publik dan fasilitas pendidikan menjadi taruhannya.
