GASH – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengajukan pinjaman daerah senilai Rp293.312.357.000 kepada Bank Sumsel Babel untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke menuai kritik dari Anggota Komisi 2 ketua fraksi Nasdem sekaligus ketua Bapemperda.
Berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/057/BAKUDA tertanggal 10 Juli 2026, pemerintah mengajukan pinjaman daerah dengan skema tahun jamak (2027-2029).
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung rumah sakit, jasa konsultansi, pengawasan, hingga penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Namun, Ferry menilai langkah Pemerintah Provinsi Babel tersebut belum tepat dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban fiskal daerah, terlebih saat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Kita saat ini sedang dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Jadi saya nilai rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun rumah sakit jantung dan stroke dengan cara berutang sangat tidak elok. Bagaimana cara membayar nanti, sementara APBD kita hanya sekitar Rp1,9 triliun,” tegas Ferry. Rabu, (29/7/2026).
Ferry menegaskan, kebutuhan pembangunan di Bangka Belitung masih banyak yang lebih mendesak untuk segera dituntaskan dibandingkan menambah utang daerah.
Ia mencontohkan sejumlah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, seperti kondisi jalan, jembatan, hingga Moveable Bridge Pelabuhan Sadai yang roboh dan jembatan mas membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kalau memang ingin membangun, sebaiknya pemerintah memprioritaskan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan, jembatan, termasuk Moveable Bridge Pelabuhan Sadai yang roboh. Itu jauh lebih mendesak,” ujarnya.
Rencana pinjaman hampir Rp300 miliar tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan krusial di DPRD Babel. Pasalnya, selain menyangkut kebutuhan pelayanan kesehatan, kebijakan tersebut juga akan berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Perdebatan mengenai urgensi pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke serta skema pembiayaannya diprediksi akan menjadi perhatian publik, mengingat pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
