GASH – Menilai persoalan serius dalam penegakan hukum di sektor pertimahan yang belakangan ini gencar dilakukan telah membuka berbagai persoalan dalam tata kelola timah di Bangka Belitung. Menurut Tokoh Masyarakat Bangka Selatan, Matoridi, Kondisi tersebut belum membawa dampak positif bagi kesejahteraan penambang rakyat.
Ia mengatakan, harga timah dunia yang tinggi tidak berbanding lurus dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Di tengah biaya operasional yang terus meningkat, mulai dari BBM, sulitnya lokasi penambangan hingga tingginya kebutuhan hidup membuat penambang rakyat berteriak ke langit. Perihnya penambang justru harus menerima harga yang dinilai tidak sesuai.
“Penambang rakyat bekerja mempertaruhkan nyawa, tetapi yang menikmati keuntungan justru bukan mereka penambang yang ada dibawah. Jangan sampai tambang rakyat hanya dijadikan sapi perahan,” tegas Matoridi. Sabtu, (25/7/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi tata kelola pertimahan agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat Bangka Belitung.
Ia juga berharap penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi dibarengi dengan pembenahan sistem dengan harapan mampu menghadirkan harga timah yang sehat di tingkat penambang.
Matoridi menambahkan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan harus menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan bahwa masyarakat dan generasi mendatang akan menanggung dampaknya apabila tata kelola pertimahan tidak segera diperbaiki.
“Kami berharap pemerintah mendengar jeritan penambang rakyat. Perbaiki sistemnya, jangan biarkan masyarakat terus menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.
