GASH – Ribuan massa penambang rakyat tumpah ruah memadati halaman Kantor PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2024) siang.
Aksi besar-besaran ini menjadi catatan sejarah kelam bagi perusahaan tambang plat merah tersebut, setelah kantor PT Timah dikabarkan mengalami kerusakan parah akibat amukan massa yang datang dari berbagai wilayah di Pulau Bangka.
Massa yang tergabung dari berbagai daerah ini membawa empat tuntutan utama kepada PT Timah Tbk. Pertama, mereka menuntut agar harga timah naik menjadi Rp300.000 per SN 70. Kedua, mereka meminta agar sistem kemitraan dihentikan. Ketiga, izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini dikuasai pihak swasta diminta diserahkan kepada masyarakat. Dan keempat, tidak ada lagi penangkapan terhadap penambang rakyat. Adapun permintaan dari salah seorang massa ialah tidak ada lagi satgas.
Di tengah panasnya suasana, Direktur PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, akhirnya muncul di hadapan massa dan menyampaikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut.
“Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir di sini. Dari keempat tuntutan yang disampaikan, kami terima dan kami setujui,” ujar Restu di hadapan massa
penambang yang bersorak menyambut pernyataannya. Namun, Restu juga menegaskan bahwa tidak semua tuntutan berada di bawah kewenangan PT Timah.
“Dari semua tuntutan itu, ada yang bukan menjadi kewenangan dan tugas kami di PT Timah. Sebagian merupakan wewenang pemerintah daerah, dan ada pula yang menjadi tanggung jawab pihak swasta,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Restu menyebut akan dibentuk semacam tim khusus bersama perwakilan baik bersama masyarakat, maupun perwakilan untuk menindaklanjuti setiap poin tuntutan.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Meski sempat terjadi ketegangan dan dorong-dorongan, situasi akhirnya dapat dikendalikan menjelang sore hari.
Peristiwa ini menjadi simbol kuat dari suara rakyat tambang Bangka Belitung yang menuntut keadilan dan perubahan dalam tata kelola pertimahan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat bawah.
