GASH – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan tersebut merupakan tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan isu LGBT di Kabupaten Bangka Selatan.
Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, para undangan telah diminta untuk mempelajari draf rancangan Peraturan Bupati yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Draf tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan dan pembahasan bersama dalam rapat koordinasi guna menyempurnakan substansi regulasi yang sedang disusun.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Haris Setiawan, S.Pi., M.T., menjelaskan bahwa rancangan regulasi yang disusun saat ini difokuskan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan Perbup dinilai lebih efektif dan terukur dalam jangka pendek, tanpa menutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di masa mendatang.
Menurut Haris, rancangan Perbup tersebut mengadopsi regulasi yang telah diterapkan di Kota Bogor, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan serta gagasan daerah. Dokumen rancangan tersebut memuat 13 bab dan 28 pasal yang mencakup pengaturan secara komprehensif, termasuk ketentuan terkait penanganan dan sanksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Rancangan Peraturan Bupati yang disusun saat ini difokuskan dalam bentuk Perbup terlebih dahulu. Hal ini karena proses penyusunannya dinilai lebih efektif dan terukur dalam jangka pendek, tanpa menutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di masa mendatang,” jelas Haris.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangka Selatan, Nirmayani, S.H., menegaskan bahwa pihaknya berperan aktif dalam penanganan isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) melalui penguatan ideologi kebangsaan, pemetaan potensi konflik sosial, serta koordinasi kebijakan lintas sektor di tingkat daerah.
Menurut Nirmayani, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan ketahanan ideologi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan keterlibatan berbagai instansi serta stakeholder terkait agar pembahasan kebijakan dapat dilakukan secara terpadu.
“Kesbangpol berperan aktif dalam penanganan isu LGBT melalui penguatan ideologi kebangsaan, pemetaan potensi konflik sosial, serta koordinasi kebijakan lintas sektor di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan ketahanan ideologi masyarakat,” tegas Nirmayani.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, instansi vertikal, serta perwakilan lembaga dan organisasi terkait, di antaranya Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder terkait melakukan pembahasan secara bersama-sama dan terperinci terhadap rancangan Peraturan Bupati, termasuk membahas substansi pasal demi pasal. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan pandangan dari masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga rancangan regulasi yang disusun dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap rancangan Peraturan Bupati yang tengah disusun dapat menjadi pedoman kebijakan yang jelas dan terukur serta menjadi pegangan bersama bagi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan di daerah.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penyempurnaan rancangan regulasi tersebut, sehingga nantinya dapat menjadi landasan pelaksanaan kebijakan yang terarah, terpadu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.












