GASH – Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, ST., M.Tr.IP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Rapat Tanjungpendam, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (7/5/2026).
Rapat koordinasi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. (HC) Hidayat Arsani, S.E., serta dihadiri Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejumlah kepala instansi vertikal, dan kepala daerah se-Babel. Agenda rakor membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait reformasi agraria, tata ruang, dan wilayah pertambangan.
Bupati Bangka Selatan hadir didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
Usai mengikuti rakor, Bupati Riza menyampaikan bahwa forum koordinasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menyatukan aspirasi pemerintah daerah terkait penataan ruang dan penetapan wilayah IUP timah terbaru yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
“Hari ini bersama Bupati/Walikota se-Babel mengikuti rapat koordinasi berkaitan dengan reformasi agraria, tata ruang dan wilayah pertambangan. Tujuannya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat menyikapi penetapan wilayah IUP Timah yang terbaru,” ujar Bupati Riza.
Menurut Bupati Riza, berdasarkan pemaparan yang disampaikan, masih ditemukan adanya overlapping antara wilayah pertambangan dengan sektor lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bahkan, tercatat sekitar 5.900 hektar wilayah mengalami tumpang tindih yang perlu segera mendapat perhatian bersama.
“Tadi dipaparkan, masih banyak ditemukan overlapping dengan sektor lainnya, termasuk keberadaan fasum dan fasos. Tercatat sekitar 5.900 hektar overlapp. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan, bersama-sama kita akan memperjuangkan aspirasi ini ke pusat,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat untuk memperjuangkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat dengan membawa data-data yang lebih aktual dan komprehensif guna memperkuat usulan daerah.
Selain membahas tata ruang dan wilayah pertambangan, dalam kesempatan tersebut Bupati Riza juga menyampaikan harapannya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor pendidikan.
Bupati Riza menilai, kenaikan harga BBM saat ini turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan masyarakat, khususnya para pelajar yang membutuhkan transportasi untuk bersekolah. Ia berharap adanya kebijakan khusus yang dapat memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan agar tetap memperoleh akses BBM bersubsidi.
“Kami meminta kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan ke pusat, salah satu kepentingan kita bagaimana dunia pendidikan tidak terganggu dengan adanya kenaikan BBM. Kami berharap ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan, sehingga untuk keperluan bersekolah tetap dapat menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Menurutnya, aspirasi tersebut lahir dari berbagai masukan dan keluhan masyarakat yang diterima pemerintah daerah, tidak hanya di Kabupaten Bangka Selatan tetapi juga hampir di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Semoga aspirasi ini dapat tersampaikan, karena banyak sekali keluhan yang kami terima, bukan hanya di Bangka Selatan tetapi juga sudah dirasakan masyarakat se-Babel,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Bupati Riza kembali menegaskan pentingnya penguatan kebijakan satu peta yang berpihak pada kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola ruang, pertambangan, dan pembangunan daerah yang lebih tertib, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
