GASH – Keluhan masyarakat terkait layanan air bersih kembali mencuat di Kabupaten Bangka Selatan. Warga di kawasan Jalan Ampera, Toboali, mengaku mengalami gangguan distribusi air yang berlangsung cukup lama, bahkan disebut-sebut mencapai 11 hingga 12 hari.
Ironisnya, menurut pengakuan warga, aliran air sempat mengalir selama dua hari sebelum kembali mati. Kondisi tersebut memicu tanda tanya di tengah masyarakat mengenai penyebab pasti gangguan yang terjadi, terlebih kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut aktivitas sehari-hari warga.
Salah seorang pelanggan PAM yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kebingungannya atas kondisi tersebut. Ia berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait agar masyarakat tidak terus menerka-nerka penyebab gangguan layanan.
“Bang, dapat info tidak ada masalah apa dengan PAM kita? Sudah 12 hari tidak hidup. Ngalir dua hari, mati lagi,” ungkapnya kepada redaksi Gashnews.com, Sabtu (13/6/2026).
Tidak hanya itu, warga tersebut juga mempertanyakan adanya perbedaan kondisi distribusi air di wilayah lain yang masih mendapatkan pasokan normal dari sumber yang sama.
“Tapi anehnya Parit 8 hidup, dari sumber Rindik juga,” ujarnya dengan nada heran.
Persoalan ini menjadi perhatian karena air bersih bukan sekadar layanan publik biasa, melainkan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dijamin keberlanjutannya. Dalam perspektif tata kelola pelayanan publik, transparansi informasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan ketika terjadi gangguan distribusi.
Sayangnya belum dapat dipastikan apakah gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis jaringan, kapasitas produksi, distribusi, atau faktor lainnya. Karena akses informasi redaksi belum dapat terjangkau untuk melanjutkan konfirmasi kepada kepala UPT PAM Basel yang baru Siswoyo lantaran nomor contact wartawan diduga kena block
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak UPT Pengelolaan Air Minum PAM Bangka Selatan guna memperoleh keterangan dan penjelasan resmi terkait keluhan warga tersebut.
