GASH – Sosok yang kini digadang-gadang sebagai calon kuat Wali Kota Pangkalpinang justru tengah menjadi sorotan publik. Rekam jejak pengelolaan dana publik yang menyeruak ke permukaan memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Golkar, Rina Tarol, secara terbuka mengkritik program Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2018 yang dikenal dengan nama Berkah Mart. Program tersebut dijalankan oleh PT Babel Berkah Sejahtera (BBBS), perusahaan daerah yang saat itu dipimpin oleh Prof. Saparudin—tokoh yang kini santer disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Kota Pangkalpinang.
Rina mengungkapkan, sebanyak Rp21,3 miliar dana APBD disuntikkan ke PT BBBS untuk menjalankan program Berkah Mart. Alih-alih mendatangkan keuntungan dan menopang kemandirian desa, program tersebut justru meninggalkan jejak utang sebesar Rp1,78 miliar dalam bentuk tunggakan pajak.
> “Jangankan untung, ini malah meninggalkan utang baja sebesar Rp1,78 miliar. Bagaimana ceritanya? Apakah ini akal-akalan atau asal-asalan?” sindir Rina saat Rapat Komisi II DPRD Babel, Selasa (7/7).
Lebih jauh, Rina juga menyinggung tidaknya ditemukan laporan pertanggungjawaban yang memadai atas pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, para mantan direksi BBBS terkesan “angkat kaki” setelah dana habis, tanpa ada klarifikasi tuntas.
> “Jangan mundur begitu saja setelah menggunakan uang milik rakyat. Ini bukan sikap pemimpin yang bertanggung jawab!” tegasnya.
Komisi II DPRD Babel turut mendorong agar mantan Direktur PT BBBS, Prof. Saparudin, memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Desakan itu muncul seiring temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat utang pajak perusahaan tersebut sebagai temuan yang belum diselesaikan hingga kini.
DPRD pun mengingatkan agar tunggakan ini tidak menjadi beban warisan bagi pemerintah daerah di masa mendatang.
Skandal Berkah Mart kini menjadi ujian moral dan integritas bagi para tokoh yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat pun diimbau untuk cermat menilai rekam jejak setiap calon, agar tidak lagi menjadi korban janji-janji manis yang berujung pada kerugian publik.
