Kejari Belitung Inisiasi Pakta Integritas, Pengawasan Timah Diperketat

Redaksi

banner 468x60

Gash Jakarta – Upaya memperbaiki tata kelola timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali diperkuat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung menginisiasi penandatanganan pakta integritas bersama sejumlah instansi terkait, guna mengoptimalkan pengawasan arus pengiriman timah dan mineral ikutannya dari Pulau Belitung.

Penandatanganan dilakukan di Kantor Perwakilan PT Timah Tbk di Jakarta, Kamis (26/6/2025), dengan melibatkan PT Timah Tbk, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan, Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, serta PT Pelindo Regional II Tanjung Pandan.

banner 336x280

Pakta integritas ini bertajuk “Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Pengawasan dan Pengendalian Arus Pengiriman Mineral Timah dan Mineral Ikutannya di Lingkungan Pelabuhan dan Wilayah Perairan Lainnya di Kabupaten Belitung.”

Kepala Kejari Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mencegah kebocoran pendapatan negara akibat praktik pengiriman timah ilegal yang masih marak terjadi.

“Kami menginisiasi ini karena ditemukan masih banyak pengiriman timah yang tidak dilengkapi dokumen sah. Ini merugikan negara. Pendapatan yang seharusnya kembali ke masyarakat malah hilang,” ujarnya.

Bagus juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan RI, melalui tim intelijen maritim, telah mengantongi temuan aktivitas pengiriman timah tanpa dokumen pada hari-hari libur, terutama akhir pekan.

> “Dalam investigasi, kami menemukan pengiriman timah bisa terjadi 2–3 kali dalam satu hari, terutama pada Sabtu dan Minggu. Kami telah mengumpulkan data manifest bersama KSOP dan Dishub untuk dianalisis lebih lanjut,” katanya.

Menurutnya, inisiatif ini merupakan kelanjutan dari upaya memperbaiki tata kelola pertimahan nasional pasca perkara tindak pidana korupsi yang menimpa PT Timah Tbk.

Kepala KSOP Tanjung Pandan, Bambang Chandra, menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi lintas lembaga dalam menjaga legalitas pengiriman komoditas timah.

“Dengan pakta integritas ini, kita harapkan pengawasan akan lebih terkoordinasi, sehingga tata kelola timah ke depan semakin baik,” katanya.

Hal senada diungkapkan Plh Kepala Dinas Perhubungan Belitung, Hendri Suzanto, yang menyoroti pentingnya legalitas dan integritas dalam mengelola kekayaan alam demi kepentingan masyarakat.

> “PT Timah sebagai BUMN harus menjaga integritas dalam mengelola hasil alam. Pendapatan yang tertib akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam membangun sinergi antar lembaga.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem pengiriman timah yang tertib, akuntabel, transparan, dan bebas praktik yang merugikan negara,” kata Restu.

Ia menegaskan, sebagai BUMN strategis, PT Timah memiliki tanggung jawab besar tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga kepada negara dan masyarakat.

“Kami percaya, sinergi hari ini akan membawa dampak positif dalam optimalisasi penerimaan negara dan mendorong praktik pertambangan yang legal, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *