GASH – Ambruknya Movable Bridge (MB) atau jembatan sandar kapal feri di Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, tak hanya mengganggu arus transportasi laut menuju Tanjung Ru, Belitung. Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai fungsional infrastruktur strategis yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.
Akibat insiden tersebut, layanan penyeberangan kapal feri rute Sadai-Tanjung Ru terpaksa dihentikan sementara.
Sementara rehabilitasi MB dikabarkan akan menelan anggaran sekitar Rp1 miliar dengan batas waktu pengerjaan yang belum ditentukan secara pasti.
Di tengah polemik penyebab ambruknya Movable Bridge (MB) Pelabuhan Sadai, beredar sebuah foto yang diduga menunjukkan aktivitas bongkar muat komoditas sawit bersekala besar menggunakan tongkang dan truk di area pelabuhan. Menariknya, lokasi dalam foto tersebut disebut-sebut merupakan titik yang sama dengan area MB yang kini ambruk, sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan dampaknya terhadap kondisi konstruksi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Benny Supratama, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa ambruknya fasilitas sandar tersebut disebabkan faktor usia bangunan.
“Ambruknya itu faktor usia,” ujar Benny singkat. Kamis, 25 Juni 2026
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pasalnya, sejumlah sumber menyebutkan bahwa sebelum insiden terjadi, area pelabuhan diduga pernah digunakan untuk aktivitas bongkar muat komoditas sawit menggunakan tongkang.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menambah beban konstruksi dan memicu percepatan kerusakan apabila dilakukan di luar peruntukan fasilitas pelabuhan.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, Benny membantah bahwa aktivitas bongkar muat sawit perusahaan dilakukan di MB Pelabuhan Sadai.
“Kalau sawit itu pelabuhan sebelah, pakai kapal rakyat, masyarakat. Kalau PT ke pelabuhan syahbandar,” jelasnya.
Pernyataan itu justru membuka ruang diskusi baru mengenai tata kelola dan pengawasan aktivitas kepelabuhanan di kawasan Sadai. Sebab, apabila benar terdapat aktivitas bongkar muat komoditas dalam skala besar di area sekitar pelabuhan, publik menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap aspek pengawasan, pemanfaatan fasilitas, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih substansial, apakah ambruknya MB semata-mata akibat faktor usia, atau terdapat unsur kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan yang selama ini luput dari perhatian?
Dalam perspektif manajemen aset publik, infrastruktur yang telah memasuki masa tua seharusnya menjadi objek inspeksi berkala, penguatan struktur, hingga rehabilitasi preventif sebelum terjadi kegagalan konstruksi.
Terkait peristiwa ini, otoritas kepelabuhanan, termasuk pihak syahbandar, perlu memberikan penjelasan terbuka. Namun Hingga berita ini diterbitkan pihak Syahbandar Bangka Selatan belum memberikan keterangan apapun kepada gashnews.com pada saat di konfirmasi. Redaksi pun terbuka menunggu jawaban dari pihak Syahbandar Bangka Selatan.
