GASH – Kala itu, pagi menjemput Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan senyum cerahnya pada Senin tanggal 6 Oktober 2025. Langit biru seakan menghapus sisa keruh semalam, dan udara berhembus lembut menyapa setiap langkah manusia yang berlalu-lalang di jalanan kota. Suasana warung kopi pun tampak ramai dikunjungi dari berbagai kalangan masyarakat hingga wartawan sebagai pilar keempat demokrasi bangsa.
Di balik hiruk pikuk keseharian, tersimpan denyut yang berbeda, sebuah momentum yang menandai datangnya sosok pemimpin negeri, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Membuat suasana semakin meriah.
Setiap kedatangan bukan sekadar peristiwa, melainkan simbol tentang makna hadirnya cahaya. Pagi itu mengajarkan kita bahwa setiap langkah besar selalu lahir dari ketenangan kecil, bahwa keteraturan jalan bukan hanya lalu lintas, melainkan cermin harmoni antara rakyat dan pemimpinnya.
Sayangnya, Langit yang semula terang mendadak diselimuti kabut asap tebal, membumbung dari halaman kantor perusahaan plat merah, PT Timah Tbk, akibat amukan massa. Gedung megah yang berdiri kokoh itu kini tampak porak-poranda. Kaca pecah berserakan, fasilitas rusak, dan beberapa bagian bangunan hancur berantakan diterjang gelombang kemarahan.
Letupan emosi yang tak terkendali itu bukan hanya merusak kantor PT Timah Tbk saja, tetapi juga menyeret beberapa titik fasilitas negara yang membuat kerusakan di sepanjang jalan itu.
Aparat-aparat keamanan tampak siaga, bahkan nyaris kewalahan. Letupan gas air mata yang ditembakkan tak mampu meredam semangat para pendemo untuk menerobos blokade pertahanan. Justru, massa semakin membludak, membuat situasi semakin tak terkendali. Hingga akhirnya, empat tuntutan utama muncul untuk dibacakan.
Di hadapan ketua DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya yang hadir ditengah massa pendemo waktu itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, membacakan empat tuntutan. Seluruh tuntutan tersebut direspons dengan kesediaan, namun dijelaskan bahwa tidak semua poin menjadi kewenangan penuh perusahaan dan ada di antaranya berada di luar otoritas PT Timah Tbk.
Di tengah hiruk-pikuk itu, empat tuntutan utama menggema lantang:
1. Kenaikan harga timah menjadi Rp300.000 per SN 70.
2. Penghentian sistem kemitraan.
3. Penyerahan izin usaha pertambangan (IUP) dari swasta kepada masyarakat.
4. Penghentian penangkapan terhadap penambang rakyat.
Di sisi lain, sempat beredar vedio di media sosial pernyataan Batara dihadapan DPR-RI Bambang Pati Jaya, ia mengatakan dari beberapa tuntutan penambang salah satunya tidak ada lagi cerita Satgassus. Namun, arah angin berubah cepat, kini suara itu justru berbalik menjadi dukungan terhadap Satgassus, setelah ia menilai bahwa kehadiran satgassus ini sangat baik.
Pantauan wartawan, Sebagai wakil rakyat Bambang Pati Jaya terlihat hadir ditengah massa dalam aksi damai tersebut.
Di vedio yang berbeda, Dalam video Batara menyampaikan pesan kepada para penambang timah rakyat agar menjual hasil tambangnya ke PT Timah Tbk. Ia menilai, sudah saatnya masyarakat penambang ikut berkontribusi dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Assalamualaikum wr.wb, sombong kalian ya, sudah sombong kalian sekarang ya, Harga timah sudah mahal, dan kalian sombong sama saya. Selamat kepada kawan- kawan penambang timah rakyat, silakan bekerja dengan baik. Jangan lupa, setiap biji timah yang kita tambang dan hasilkan di tanah Bangka Belitung ini wajib dijual ke PT Timah,” kata Batara dalam video tersebut.
Ia juga menegaskan PT Timah menjadi poros utama perekonomian Bangka Belitung, mengingat peran perusahaan pelat merah itu sangat besar dalam menopang industri pertimahan di Indonesia.
Selain menyerukan pentingnya menjual timah. Batara juga menyampaikan apresiasinya terhadap Satuan Tugas (Satgas) penertiban tambang ilegal yang saat ini tengah bertugas di wilayah Bangka Belitung. Menurutnya, para Satgas bekerja dengan profesional dan menjalankan amanah langsung dari pemerintah pusat.
“Ternyata dari semua Satgas yang ada di Bangka Belitung, mereka adalah Satgas yang baik dan bekerja profesional,” jelasnya.
Selain itu, Batara juga turut menyuarakan harapan agar pemerintah bersama PT Timah segera mendorong pembentukan koperasi
“Kami berharap koperasi segera hadir di Bangka Belitung agar bisa mempermudah akses kerja penambang rakyat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Batara.
Dinamika ini menjadi babak baru dalam panggung politik pertambangan. Setelah berbulan-bulan diwarnai kegelisahan para penambang soal harga dan razia yang sebelumnya dianggap menekan kehidupan mereka, gejolak tersebut kini menorehkan catatan tersendiri bahwa di balik setiap teriakan, tersimpan kegelisahan yang belum sepenuhnya padam.
Semetara atas peristiwa aksi damai yang berujung pada perusakan fasilitas negara tersebut, gelombang dukungan pun mengalir dari sejumlah aliansi di kota Pangkalpinang kepada aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas atas aksi yang dinilai berujung pengrusakan fasilitas negara di kota Pangkalpinang ini.
