GASH – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengajukan pinjaman daerah senilai Rp293.312.357.000 kepada Bank Sumsel Babel untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke menuai sorotan dari DPRD Babel. Pasalnya, rencana tersebut muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Anggota Komisi II DPRD Babel yang juga Ketua Fraksi NasDem sekaligus Ketua Bapemperda, Ferry, menilai kebijakan tersebut belum tepat diambil di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
Berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/057/BAKUDA tertanggal 10 Juli 2026, Pemprov Babel mengusulkan pinjaman daerah dengan skema tahun jamak 2027–2029. Dana hampir Rp300 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan gedung rumah sakit, jasa konsultansi, pengawasan, hingga penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Menurut Ferry, langkah Pemprov Babel justru berpotensi menambah beban fiskal daerah di saat pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran jika untuk membangun RS baru, ia menilai akan lebih baik jika mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki.
“Kita saat ini sedang dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Jadi saya nilai rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun rumah sakit jantung dan stroke dengan cara berutang sangat tidak elok. Lebih baik mengoptimalkan aset yang telah dimiliki,” tegas Ferry, Sabtu (1/8/2026).
“Ada baiknya hal ini dikaji terlebih dahulu, kemudian kita juga harus memikirkan bagaimana cara membayar nanti, sementara APBD kita terbilang minim,” Sambungnya
Selain itu, Ferry mempertanyakan urgensi pemerintah memilih skema utang, sementara masih banyak persoalan infrastruktur yang hingga kini belum terselesaikan dan terus dikeluhkan masyarakat, ia menekankan kepada pemerintah seharusnya fokus membenahi fasilitas publik yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kami menolak ini bukan tanpa alasan seharusnya Pemprov Babel jangan terburu-buru harus dikaji dengan sangat matang, sebaiknya pemerintah memprioritaskan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan, Jembatan Mas, termasuk Moveable Bridge Pelabuhan Sadai yang roboh. Itu jauh lebih mendesak,” ujarnya.
Rencana pinjaman senilai Rp293,3 miliar itu dipastikan akan menjadi pembahasan hangat di DPRD Babel nanti. Disisi lain muncul pertanyaan apakah kondisi keuangan daerah saat ini cukup kuat untuk menanggung cicilan utang baru di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
